Menyambut Kehadiran Perantau Baru

Senin, 12 Oktober 2009

Oleh: Muyik

Yogyakarta masih memikat. Daya tariknya tak akan pernah pudar dalam menarik pelajar-pelajar untuk berbondong-bondong datang.

Sedari dulu Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan. Oleh karena itu, tidak sedikit peserta didik dari berbagai penjuru tanah air memutuskan untuk menuntut ilmu di Kota Gudeg. Berbekal kehadiran beragam individu atas suku, agama, ras, dan entitas lainnya membuat kehidupan multikultural tidak sulit dibina dijogja. Menjadikan daerah istimewa ini mendapat predikat miniatur Indonesia.

Daya pikat pendidikan di Yogyakarta mampu menjadi magnet yang menarik pelajar seluruh Indonesia dalam menuntut ilmu. Mereka berbondong-bondong datang dari Sabang sampai Merauke untuk merasakan aroma dialektika dan adu reproduksi gagasan di Yogya. Pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai jenjang perguruan tinggi banyak dilirik. Bahkan, pendidikan tingkat menengah di Kota Yogyakarta, tanpa mengenyampingkan tujuan protektif untuk warga kota, dikuotakan untuk pendatang.

Modal keanekaragaman kultur ini harus senantiasa dijaga agar imajinasi tentang keindonesiaan setiap orang hadir dalam benaknya. Satu sama lain akan menyadari betapa kayanya kebudayaan Indonesia. Orang dari luar Jawa akan mempelajari kebudayaan yang ada di daerah yang didatanginya, begitu juga sebaliknya.

Ketika pendatang-pendatang yang  heterogen itu mampu berbaur dengan penduduk asli, interaksi akan mudah terjalin. Dengan adanya komunikasi antar warga Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu setiap insan yang ada akan membangun altruisme, rasa kepedulian, perhatian dan empati sosial. Modal inilah yang akan menjanjikan kehidupan Indonesia mendatang lebih damai, sentosa, aman, dan makmur.

Sebagai negara yang kaya akan berbagai kebudayaan, sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini bahwa Indonesia adalah memiliki pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari kata yang selalu menjadi bagian dari simbol negara kita, Burung Garuda Pancasila, dalam keberbedaan dan keberagaman itu kita tetap satu, yakni Indonesia. Tanpa maksud meminggirkan peranan dari peranan kearifan lokal, penulis disini merasakan kegundahan jika kecintaan tersebut dilakukan secara berlebihan—etnosentrisme—dapat mengikis jalinan kebangsaan selama ini.  Dengan adanya upaya melestarikan nilai-nilai kearifan lokal akan membuat masyarakat dapat memiliki cara pandang dalam memaknai dunia tersendiri dan sebagai alat pembebasan bagi mereka. Karena sejatinya manusia tidaklah hanya memiliki satu dimensi dalam memaknai sesuatu.

Namun, penulis memperhatikan jika gagasan itu dilakukan diseluruh tempat di Yogyakarta, khususnya ruang publik, akan menganggu kehidupan multikutural yang telah terbina. Mungkin dalam beberapa level, wujud ekspresi dari budaya kedaerahan sangat memperkaya khasanah. Namun, sekali lagi, disisi lain kecintaan yang berlebihan mampu mengarahkan kepada fanatisme—taqlid buta—yang berpotensi menyebabkan kekerasan baik fisik maupun secara simbol. Proporsi berdasarkan jumlah kuantitas suatu golongan memiliki korelasi dengan bagaimana akses itu digapai. Ide tentang multikulturalisme dimanfaatkan dalam mengelola seluruh entitas untuk dapat hidup berdampingan, tanpa ada logika mayoritas dan minoritas. Sehingga, semua fasilitas yang ada dapat diakses secara fair oleh seluruh warga kareana tiada prasangka tentang mendominasi dan didominasi.[1]

Sedikit menyinggung gagasan tentang nation-state yang memilinkan bangsa-bangsa dalam kerangka Indonesia seperti sekarang adalah sebagai akibat dari hegemoni industri. Pada akhir abad ke-18 di Eropa dan diseluruh dunia pada abad ke-19 dan 20 impian untuk mewujudkan masyarakat industrial mensyaratkan adanya struktur politik dan budaya yang kompatibel terhadap prinsip-prinsip ekonomi dan industri.[2]

Seperti yang kita ketahui, struktur kekuasaan Negara-negara di Eropa dahulunya lemah kerana banyak kerajaan kecil dan menyebar tanpa satu komando dari sebuah kerajaan yang lebih besar. Kekuasaan menyebar pada tuan tanah, raja local, dan otoritas gereja. Hingga akhirnya ketika para raja yang relatif besar seperti Inggris, Prusia, dan Prancis mengerahkan kekuatannya untuk mengambil kekuasaan para penguasa local. Pada saat itulah lah cikal bakal Negara kebangsaan modern yang dicirikan sentralisasi birokrasi dan pemusatan otoritas kekuasaan mulai diterapkan.[3]

Untuk mewujudkan proses industrialisasi tersebut, secara otomatis dibutuhkan standarisasi keahlian, suatu tahapan menuju proses pembentukan homogenisasi cultural. Salah seorang tokoh Madhzab Frankfurt, Herbert Mercuse (1898-1979) memperkenalkan apa yang disebut dengan istilah One Dimensional Man. Manusia satu dimensi menjadi elemen penting untuk menguji masyarakat industri maju. Didalamnya akan terdapat sebuah common sense yang dihembuskan oleh kaum positivis—gagasan rasionalitas teknologi yang nantinya akan menciptakan kebutuhan palsu yang dipaksakan biasanya lewat apparatus ideologis—kepada masyarakat agar mempercayai sesuatu dengan dasar objektivitas. Lambat laun pengetahuan local harus menyesuaikan dengan apa yang digariskan oleh paham yang lebih besar dari yang sifatnya local, nasional.

Terlepas dari penilaian terhadap masyarakat industri yang mengalienasi manusia, harus kita akui bahwa karena gagasan negara industri telah mempersatukan Indonesia dari sabang sampai merauke. Negara industri menjadikan bangsa-bangsa, suku-suku, berbagai ras yang ada di wilayah yang telah didemarkasi (secara fisik) memiliki sebuah common will keindonesiaan yang memaksanya untuk lebih memprioritaskan dan loyal terhadap kepentingan “bangsa yang lebih besar” daripada kesetiaan terhadap kelompok primordial masing-masing.

Untuk menjaga keutuhan Indonesia kiranya perlu diperlukan beberapa aspek yang mempengaruhi rasa kepemilikan warga Indonesia terhadap negaranya. Dengan segala keterbatasan kapasitas, penulis akan menurunkannya manjadi dua sub bagian yang menjadi hal yang potensial, baik sebagai pendukung maupun sebagai ombak yang menyebabkan erosi pada nasionalisme di Indonesia. Selanjutnya akan diutarakan ruang publik sebagai senjata ampuh dalam membina kehidupam multikulturalisme yang ada di Indonesia.

Bahasa

Salah satu tantangan multikulturalisme adalah mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis itu secara stabil dan dapat dipertahankan secara moral (Kymlika:2003). Akses kebudayaan tempat para pendatang juga ada baiknya disediakan, salah satunya adalah bahasa.. Tanpa menaifkan kekayaan nilai dan simbolisasi budaya Jawa, terkadang tempat-tempat publik yang seharusnya secara moral harus memakai bahasa nasional sebagai alat komunikasi—secara nasional—tidak digunakan.

Kantor milik pemerintah, pasar-pasar dan bahkan institusi pendidikan tak jarang masih ditemui bahasa daerah dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Disatu sisi memang ada maksud untuk mengelola kearifan lokal, tetapi disisi lain penggunaan bahasa daerah pada ranah publik seperti ini menimbulkan potensi sentimen primordialisme. Seyogianya semua subjek dalam interaksi formal pada institusi sosial, politik, ekonomi dan budaya di wilayah milik publik senantiasa memakai bahasa nasional, Bahasa Indonesia.

Bahwa pilihan nilai, lanjut Kymlika, tidak hanya membutuhkan akses ke informasi, melainkan juga akses ke kebudayaan—dalam hal ini bahasa–tempat dia tumbuh. Artinya, dalam pilihannya seorang individu maupun kelompok sudah selalu bergerak dalam horison tradisi kulturalnya yang spesifik. Dalam hal ini bahasa harus berurusan dan menangani persoalan kehadiran pada ranah penggunaan bahasa. Politik bahasa juga harus diartikan pula sebagai politik makna, komunikasi verbal maupun tulisan, etnis, budaya, demografi dan ruang publik-domestik tertentu. Pendek kata bahasa juga dapat bermakna sebagai wujud ekspresi kehadiran identitas tertentu.

Ruang

Penataan teritori menjadi salah hal yang menarik untuk dicermati akhir-akhir ini di Yogyakarta. Pembangunan asrama berdasarkan daerah asal terlebih lagi berdasarkan agama kerapkali dijumpai. Terdapat pembatasan ruang yang hanya identitas tertentu saja yang bisa menjadi bagian didalamnya. Selain individu atau kelompok diluar ketegori tersebut, sangatlah tidak memungkinkan untuk dapat masuk dan menjadi bagian di wilayah yang telah di demarkasi.

Secara teoritis ruang merupakan fiksasi hubungan sosial dan rutinitas kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Ruang juga dapat dipolitisasi untuk melakukan pembatasan baik fisik maupun norma sekaligus melakukan pendisiplinan dan kontrol pola tindakan yang ada didalam area tersebut. Meminjam istilah Filsuf Prancis, Foucault, panoptisme, maka ruang seperti ini merupakan bentuk pengawasan non-fisik untuk memperoleh kepatuhan dengan meminimalisir tindakan yang sulit diprediksi. Didalamnya akan dilakukan semacam sensor dan seleksi budaya, mana yang tidak boleh diajarkan dan mana budaya yangakan menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pengentalan kebudayaan tertentu menjadi tak terelakkan ketika tempat seperti ini menjadi rujukan dalam melakukan konsultasi dan komunikasi, terlebih lagi  membuat strategi.

Ruang seperti ini menjadi sarana dalam membentuk masyarakat disipliner. Kemudian pedagogi akan nilai-nilai dan kebudayaan tertentu akan berjalan maksimal. Dapat disimpulkan, politik ruang lebih merupakan simbolisasi praktik sosial tentang differensiasi spasial yang berpotensi mengancam paham keIndonesiaan.

Ruang Publik

Untuk melestarikan budaya daerah asal maupun agar lebih khusyuk beribadah adalah argumen normatif, tetapi disisi lain memang tak bisa disalahkan. Bentuk sentimen primordial melalui politik ruang maupun bahasa seharusnya juga diimbangi dengan pengadaan beberapa ruang publik.  Dengan berada di ruang publik yang dialogis individu dari lintas identitas akan saling berintreaksi. Pengadaan sepetak ruang yang didalamnya individu bebas meneguhkan identitas dengan sekaligus menjalin lingkungannya dengan modus sebagai ‘kita’ mengakibatkan pengentalan akan selfness maupun otherness tidak mungkin terwujud, minimal berkurang.

Resistensi dari kelompok yang merasa tidak diakomodir dalam suatu wilayah, sedikit banyak akan tertolong dengan adanya ruang dialogis seperti ini. Manifestasi bentuk-bentuk kekerasan, anarkisme, dan aksi teror tidak akan menemukan saluran dalam merealisasikan tindakan itu.

Akhir kata, pendidikan tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi di Yogyakarta menjadi salah satu instrumen yang menarik para peserta didik khususnya mahasiswa datang ke Yogyakarta. Di institusi edukasi ini sudah selayaknya satu sama lain membangun imajinasi kebangsaan. Bahwa Indonesia tidak hanya memiliki ciri khas tertentu, melainkan memiliki kekayaan sosial kultural, bermacam watak, bahasa, budaya, agama, pola pikir dan lain-lain. Selamat datang di Yogyakarta, bangsa Indonesia.


[1] Balkon edisi khusus 2009 hal 26.

[2] Slamet Tohari dalam Tradem edisi VII, Februari-April 2005 hal 64.

[3] Ibid hal 64.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: