Mahalnya Demokrasi

Kamis, 12 Februari 2009

Demokrasi memang mahal, tapi bukan untuk mengongkosi hal-hal konyol. Paling konyol, tragis, memalukan, damenyesakan, adalah yang terjadi baru-baru ini:ketua DPRD Sumatera Utara tewas dikeroyok massa demonstran yang meinta pemekaran wilayah. Bahkan, ihwal pemekaran wilayah ini sudah konyol sejak dalam bahasa. Perhatikanlah: pemekaran artinya adalah menjadikan sesuatu menjadi mekar, bertambah banyak, meluas. Tapi adakah wilayah itu meluas? Tidak. Justru menyempit. Yang mekar bukan wilayah, tapi pemerintahan. Yang bertambah adalah pemerintah daerah, bukan wilayah suatu daerah. Itu dari segi bahasa. Lalu adakah pemekaran ada hubungannya dengan kesejahteraan. Ada, tentu saja. Tapi cuma bagi elit politik lokal yang tidak mendapat bagian di daerah yang sudah ada. Maka mereka minta daerah baru, supaya bisa menduduki pos-pos tinggi sebagai kepala daerah dan sejenisnya. Kesejahteraan rakyat?Ah, itu nomor tiga puluh empat.

Dalam konteks ini saya pernah mendengar usul yang cukup menarik: sebaiknya anggaran tidak dialokasikan berdasarkan pada pemerintahan, tapi pada wilayah. Satu pemerintahan daerah bisa saja mendapatkan jatah alokaso dana yang lebih besar ketimbang dua atau tiga pemerintah karena pertimbangan prioritas pembangunan. Dengan begini, hasrat orang untuk berebut kue melalui pemerintahan daerah baru bisa dikendalikan. Saya bukan ahli politik, jadi tidak tahu bagiamana diskursus yang lebih detail tentang kekonyolan satu ini. Yang jelas, dengan akal sehat saja, sudah terlihat bahwa tidak ada visi yang jelas tentang bagaimana pembagian daerah dan stategi pembangunan di negeri ini.

Berikutnya, adakah yang lebih konyol dari prosedur pemilu di negeri ini? saya ragu jika itu ada. Coba anda lihat angka yang disebut KPU untuk ongkos memilih wakil-wakil kita itu. Harga semacam itu seharusnya bias melahirkan orang-orang dngan kapasitas luar biasa untuk mewakili kita. Atau, barangkali kita me harus berbangga hati karena telah mampu melahirkan wakil-wakil yang mahal harganya? Saya tiba-tiba ingat pada kotak suara pemilu lalu yang kini menjadi kotak beras. Jika kotak suara masih bisa digunakan, kenapa membuat yang baru? Pertanyaan ini ada pada garis yang sama dengan kenapa komisioner KPU harus pergi keluar negeri hanya untuk sosialisasi. Sepertinya bukan surat suara yang harus dicontreng, tapi justru KPU yang kudu dicontreng. (Eh, ngomong-omong, kenapa pula istilah yang dipakai adalah “mencontreng”. Pertamakali mendengar, saya malah bingung apa maksudnya. Saya cari di kamus KBBI tak ada entry mencontreng. Rupanya ini barangkali adalah bagian dari hasrat KPU untuk memberi sumbangan pada khazanah kekayaan kosakata bahasa indonesia).

Sekali lagi, demokrasi memang mahal, tapi bukan untuk hal-hal konyol, atau apakah demokrasi (prosedural) itu memang hanya bisa menerbitkan hal-hal konyol?

2 Responses to “Mahalnya Demokrasi”

  1. Singal Says:

    Semoga mereka sadar…

  2. Campus Says:

    Indonesia memang telah menjadi negara yang paling bebas sebebasbebasnya di dunia, dan itu katanya atas nama dan hasil proses demokratisasi di Indonesia. Benarkah?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: