Aliran Sesat dan Wacana Multikulturalisme

Selasa, 24 Juni 2008


Beberapa waktu lalu, saya diminta menulis untuk majalah mahasiswa Mahkamah—majalah mahasiswa fakultas hukum UGM. Ketika masih mahasiswa dulu saya aktif di majalah Sintesa yang berkawan sangat akrab dengan majalah Mahkamah ini. Hitung-hitung sebagai cara merawat rasa kangen yang bernuansa nostalgia gitu, saya penuhi permintaan tersebut. Saya tidak tahu apakah majalah Mahkamah yang akan memuat tulisan saya itu sudah terbit atau belum, atau bahkan jadi terbit atau tidak saya juga tidak tahu. Saya tahu persis bagaimana kesulitan pers mahasiswa untuk terbit secara rutin dan tepat waktu. Nah, inilah tulisan saya yang buat majalah mahkamah itu:

Aliran Sesat dan Wacana Multikulturalisme

Belakangan ini media disibukkan dengan isu maraknya aliran-aliran agama yang kemudian dituduh sebagai ”sesat” oleh MUI. Sebenarnya fenomena munculnya kelompok aliran keagaamaan bukanlah gejala baru. Hal itu muncul di mana-mana dan di agama apa saja. Sejak sebelum negeri ini berdiri, sudah ada gerakan keagamaan yang berbeda dengan mainstream. Gerakan-gerakan tersebut biasanya berciri mesianistik atau revisionis yang menganggap mainstream agama yang ada sudah tak sesuai lagi dengan hakikat tujuan agama itu sendiri. Aliran-aliran semacam ini mulai banyak dibicarakan ketika ada kecenderungan untuk melihatnya sebagai ancaman terhadap kemanaan dan stabilitas negara.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa keamanan dan ketertiban adalah sesuatu yang sangat dijaga oleh negara. Segala sesuatu seperti diabdikan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas. Ini tidak lain tidak bukan demi proyek pembangunan dan modernisasi. Segala sesuatu yang tak sesuai dengan jalan pembangunan harus disingkirkan dan dibungkam. Tertib beragama, misalnya, dalam imajinasi negara adalah masyarakat masuk ke dalam kotak-kotak agama yang diakui oleh pemerintah. Dampak kebijakan semacam ini adalah munculnya terma ”komunitas sesat” untuk merujuk pada komunitas agama yang tak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh negara dan agama negara. Karena itu, di negeri ini hampir seperti tak ada bedanya antara paham kegamaan yang ”sesat” dengan komplotan pengacau keamanan: keduanya adalah pengancam ketertiban yang harus disingkirkan. Tentara dan polisi pun ikut menggunakan kata “sesat” untuk mengendalikan situasi dan keamanan. Ini bisa dilihat pada kasus aliran Al-Qiyadah baru-baru ini. Sejumlah kelompok yang difatwa sesat oleh MUI beberapa waktu lalu, misalnya, juga dianggap sebagai kelompok ilegal dan dilarang keberadaannya di negeri ini sebut misalnya Islam Jamaah, Ahmadiyah Qadian, DI/TII, Mujahidin’nya Warsidi (Lampung), Syi’ah, Baha’i, “Inkarus Sunnah”, Darul Arqam (Malaysia), Jamaah Imran, gerakan Usroh, aliran-aliran tasawwuf berfaham wahdatul wujud, Tarekat Mufarridiyah, dan gerakan Bantaqiyah (Aceh), dan lain-lain.

Sejak republik ini berdiri, kelompok-kelompok kecil yang berbeda dengan arus mainstream keagamaan Indonesia selalu diawasi dan dikontrol oleh Negara. Keberadaan Lembaga Pengawasan Agama dan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) sejak awal 1960-an menunjukkan bahwa di Indoneisa negara memang sangat berhasrat untuk mengontrol warganya dalam soal keyakinan. Kontrol ini tidak hanya pada paham keagamaan yang muncul belakangan atau ”baru” namun juga pada komunitas-komunitas lokal yang usianya bisa jadi lebih tua dari republik ini. Sebut saja komunitas Kajang Sulawesi Selatan, Wetutelu di Nusa Tenggara Barat, Sedulur Sikep di Jawa Tengah, Parmalim di Medan, dan masih banyak lagi. Komunitas-komunitas agama lokal tersebut diangap sebagai keyakinan primitif yang harus dintegrasikan atau diagamakan ke dalam kotak-kotak agama besar yang diakui negara. Kelompok-kelompok tersebut tetap dianggap sebagai –meminjam istilah Vargas Llosa—”archaic obstacle”, hambatan warisan masa lalu yang harus diretas.

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru tidak serta merta menghapus jejak kekerasan terhadap kelompok-kelompok kecil penganut kepercayaan yang berbeda tersebut. Lanskap politik pasca Orde Baru tetap menempatkan kelompok-kelompok di luar kategori-kategori resmi yang sudah ada sebagai penyempal yang mengancam stabilitas. Dari sudut pandang ini bisa dijelaskan mengapa negara begitu berkepentingan untuk menjinakkan aliran-aliran yang dituduh sesat oleh ortodoksi keagamaan sehingga seolah-oleh negara hanya menjadi kepanjangan tangan dari lembaga ortodoksi agama.

Pertanyaannya adalah bagaimana mendudukkan masalah aliran-aliran baru dalam agama ini dalam konteks multikulturalisme di Indonesia? Sesungguhnya tanpa perlu mengadopsi konsep multikulturalisme, persoalan aliran sesat bisa diselesaikan dengan pemenuhan hak-hak kewarganegaraan secara penuh. Artinya, setiap individu dilindungi haknya sebagai warga negara apa pun latar belakang etnis, budaya, dan agamanya. Pemenuhan hak-hak ini mengandaikan adanya pemisahan antara ruang publik dengan ruang privat secara ketat. Dengan adanya pemilahan tersebut, setiap orang bisa menganut aliran apa saja dan berhak hidup sebagai warga tanpa harus berurusan dengan polisi menyangkut soal keyakinan. Di Indonesia keduanya tidak dipilah secara tegas. Contoh paling gampang adalah agama. Agama yang seharusnya merupakan ruang privat ternyata tetap menjadi urusan negara dan diletakkan pada ruang publik. Kendati Indonesia tidak meletakkan budaya atau agama tertentu sebagai identitas nasional, namun agama tetap menjadi sesuatu yang dianggap sangat penting dalam pengelolaan negara. Sejarah sosial negeri ini memang tidak sama dengan pengalaman negara-negara Eropa termasuk dalam ihwal agama sehingga proses sekularisasi di sini tak pernah semulus yang terjadi di negara Barat. Agama sejak dahulu selalu punya peran penting dalam persoalan-persoalan publik. Agama di sini tak punya sejarah yang sekelam dan sekorup sejarah agama di Eropa sehingga orang tetap merasa tidak perlu untuk mengusir agama dari ruang publik. Selain itu, karakter komunal masyarakat Indonesia turut menyumbang terhadap peliknya pemilahan ruang publik dan ruang privat di negeri ini. Dalam konteks inilah, barangkali, multikulturalisme menemukan arti pentingnya.

Multikulturalisme belakangan ini menjadi buzzword atau slogan baru yang bertebaran di mana-mana. Nyaris tiap hari media massa mengutip seminar atau diskusi yang membincangankan multikulturalisme. Buku dan jurnal tentangnya juga tumbuh di mana-mana, seolah mendakan bahwa multikulturalisme sedang hangat dibincangkan sebagai pola untuk mengelola keragaman masyarakat. Namun sesungguhnya multikulturalisme belum pernah diterapkan sebagai sebuah kebijakan publik secara tegas di negeri ini. Selain itu, dalam wacana populer, multikulturalisme juga seolah hanya menjadi kata ganti atas pluralisme—yang pernah populer sebelumnya. Padahal, keduanya punya konsepsi yang sangat berbeda. Sebab Multikulturalisme tidak hanya menekankan pada hak-hak individu sebagaimana pluralisme, namun juga memberi tempat pada hak-hak komunal. Selain itu keragaman yang dirujuk juga sangat luas. Secara konseptual, Bikkhu Parekh menyebutkan bahwa keragaman yang dirujuk oleh multikulturalisme meliputi subcultural diversity (seperti transgender, anak-anak jalanan, orang tua tunggal, gay, lesbian, dan lain-lain), perspectival diversity (seperti perspektif feminisme dan semacamnya) serta communal diversity (indigenous people, imigran, kepercayaan komunitas, dan sebagainya). Selama ini konsep keragaman di Indonesia hanya merujuk pada konsep SARA dan tidak mengacu pada keragaman yang lebih luas sebagaimana formulasi Parekh di atas. Padahal konsep SARA berisiko “menindas” keragaman di dalam satu agama—sebagaimana terjadi pada kasus aliran sesat, Ahmadiyah, dan lain-lain.

Pengakuan dan penghormatan atas hak-hak komunal melalui kebijakan multikulturalisme tentu tetap dilandasi dengan pemenuhan hak-hak warganegara secara penuh. Selanjutnya ada pengakuan terhadap hak kolektif suatu komunitas yang mempunyai karakter dan kekhasan tersendiri. Salah satunya adalah agama baru. Kelompok aliran dan agama-agama baru tersebut —sejauh kelompok-kelompok tersebut tidak melakukan tindak kriminal—harus diletakkan sebagai bagian dari keragaman yang tetap diberi hak hidupnya untuk berkembang. Dengan cara ini ruang publik akan tetap menjadi ajang untuk berdialog dan bertukar antar berbagai komunitas dan kelompok yang berbeda.

3 Responses to “Aliran Sesat dan Wacana Multikulturalisme”

  1. Singal Says:

    Negeri kita terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan dan hidup di negeri ini jauh sebelum republik ini lahir. Akankah keinginan orang atau kelompok tertentu memaksakan kehendaknya?

  2. wantop08 Says:

    menanggapi aliran sesat di indonesia, sebenarnya sudah sesuai dengan catatan hadis bahwa agama ini akan terpecah belah. Namun dengan budaya Indonesia yang mengajak supaya umat beragama saling menghormati sesama..tidak seharusnya pengrusakan terhadap tempat ibadah dilakukan. Biar saja mereka beribadah sesuai keyakinannya dan bagi umat yang merasa di jalur yang benar hendaklah memberikan bimbingan supaya aliran sesat tersebut dapat kembali tanpa adanya tindak kekerasan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: