Tata Kota dan Penggusuran

Kamis, 5 April 2007


Oleh Muhammad Syihabuddin (Anggota Forum Lafadl Initiatives, dosen di Universitas Negeri Lampung)

Tak yakin penataan kota tanpa penggusuran…
(Sjahroedin ZP, Radar Lampung, Jumat 16 Maret 2007)

Bulan-bulan ini perbincangan ihwal penataan kota Bandar Lampung kembali menghangat. Beberapa kali media massa di Lampung juga menurunkan statemen para petinggi Lampung tentang urgensi penataan kota. Merujuk pada paparan Eddy Sutrisno, Walikota Bandar Lampung, ada enam program yang diprioritaskan untuk mempercantik Bandar Lampung dalam waktu dekat: water front city (WFC), pengembangan pariwisata, penataan pasar, penataan transportasi, ruang terbuka hijau dan taman kota, serta pengendalian banjir.

Gubernur Lampung, Sjahroedin ZP, pun lantas mendukung proyek penataan kota tersebut. Bahkan, pemprov Lampung menjanjikan akan memasukkan proyek ini dalam ABT APBD tahun 2007 (Radar Lampung, Jumat 16 Maret 2007).

Namun, dibalik rencana penataan kota, ada satu kegelisahan yang terus mengendap di benak masyarakat miskin: penggusuran! Sebagaimana tersirat dari komentar Gubernur di awal tulisan ini, bahwa tak yakin penataan kota tanpa (memakan korban) penggusuran.

Penggusuran adalah Masa Lalu
Di berbagai kota di Indonesia, dengan Jakarta sebagai pemegang rekor, penggusuran seolah menjadi praktek lazim yang dijalankan oleh penguasa terhadap pemukiman warga miskin kota. Tahun 2003-2005 saja tak kurang dari 26 kasus penggusuran terjadi di Makassar, Manado, Surabaya, Palembang, Riau, Medan (UPC, 2006). Ratusan ribu orang yang terkena dampak dari kebijakan penggusuran itu semakin tak jelas nasib hidupnya. Penggusuran berarti pemiskinan orang-orang yang telah miskin.

Penggusuran, meminjam istilah Tubagus Karbyanto, adalah teror mencekam bagi warga miskin (Kompas, 23 Oktober 2003). Meski alasan penggusuran bermacam-macam, modus yang dipakai aparat pemerintah tetap sama. Dengan memanfaatkan berbagai alat berat dan kekuatan personal aparat yang berlebihan, penggusuran condong pada kekerasan. Penggusuran dan kekerasan lantas seperti dua sisi dari sekeping uang logam. Pada akhirnya, di setiap penggusuran pasti melekat praktek dehumanisasi terhadap korban.

Apakah penggusuran semacam itu yang ada dalam benak Gubernur untuk dipraktekkan di Lampung? Sudah siapkah Gubernur dan Walikota menanggung dosa struktural karena menggusur ratusan ribu jiwa dari pemukimannya di pesisir Teluk Betung untuk program WFC? Semoga “imaginasi” penggusuran itu tidak akan pernah kesampaian untuk dipraktekkan di Lampung.

Saya tidak tahu persis, apakah pemerintah di beberapa daerah dan kota di Indonesia tak punya hati lagi ketika “meritualkan” penggusuran? Padahal, jika kita mau belajar dari beberapa kota di negara tetangga, semacam Bangkok, pemerintah kota setempat telah mereduksi habis-habisan kebiasaan penggusuran terhadap perumahan kumuh dan ilegal di kota itu, apalagi yang terlanjur berpuluh-puluh tahun menetap di tanah tak “bertuan” di kota.

Di Bangkok (klik sini), paradigma penggusuran telah berganti dengan paradigma peremajaan komunitas warga miskin. Program peremajaan komunitas mulai dikenal di Bangkok pada akhir tahun 1970-an dan selanjutnya di tahun 1973 pemerintah Thailand menjadikan penanganan masalah perumahan sebagai agenda nasional dengan membentuk National Housing Authority. Akhirnya, pada tahun 1977 pemerintah Thailand untuk pertama kalinya menerapkan program peremajaan komunitas.
Tren penggusuran benar-benar telah usang dan diganti dengan perombakan pemukiman masyarakat miskin kota. Salah satunya adalah perombakan pemukiman kota melalui The Orangi Pilot Project’s (Zaidi, 2000:7). Konsep ini telah begitu terkenal karena keberhasilannya menciptakan program sanitasi dan penampungan sampah secara murah di area pemukiman miskin kota di Karachi dan beberapa kota di Pakistan. Program yang dibantu oleh WaterAid dari pemerintahan Inggris ini berhasil merombak kesan kumuh suatu pemukiman menjadi pemukiman yang sangat layak huni, sehat, dan menyenangkan.

Selain itu ada juga program yang telah mendapat apresiasi secara internasional, seperti di Sri Lanka, Pakistan, dan India, sebagaimana dicatat oleh A.P Cotton, M. Sohail, dan W.K Tayler (1998) yakni program inisiatif komunitas dalam pembangunan infrastruktur pemukiman warga miskin kota (community initiative in urban infrastucture). Program ini, mendorong inisiatif komunitas miskin untuk merancang sendiri penataan dan pembangunan pemukiman mereka, seperti pembuatan septic tank, composting, dan drainage di area pemukiman. Komitmen serupa juga dilaksanakan pemerintahan India dalam pembangunan pemukiman masyarakat miskin melalui konsep Housing for The Urban Poor (Mukherjee&Millick, 1996).

Kalaupun tak bisa sama sekali menghindari penggusuran, aturan hukum di beberapa negara tetangga begitu ketat dalam hal pemberian kompensasi bagi korban penggusuran. Seperti di Thailand, ada standar penetapan ganti rugi penggusuran, yakni sebesar 10.000 Baht (300 USD) per rumah, dengan ketentuan sebelum melakukan penggusuran, pihak penggusur terlebih dahulu menyediakan rumah pengganti. Malah, penggusuran dengan tujuan untuk pembangunan infrastruktur kota, ganti ruginya bisa mencapai 10.000 USD.

Hal sama terjadi di China. Hampir-hampir tak ada wajah musam, apalagi demonstrasi atau perlawanan, dari penghuni rumah yang digusur, karena pemerintah menyediakan rumah baru sebagai kompensasi penghancuran rumah tanah. Pemerintah Cina yang komunis itu sangatlah manusiawi dalam setiap proses pembangunan di negaranya dengan menjamin perlindungan warganya dalam hal penyediaan perumahan jika penggusuran memang tak terelakkan.

Rencana Penggusuran di Bandar Lampung
Saya kira tak ada yang salah dari konsep WFC, penghijauan kota, penataan pasar dan seterusnya. Semua itu secara konseptual bagus. Semua warga pasti mendambakan kotanya menjadi bersih dan lebih tertata rapi. Yang tak bagus dan karenanya harus ditolak hanyalah rencana penggusurannya itu.

Apalagi jika, seperti kasus pemukiman di pesisir Teluk Betung, mereka telah menghuni tepian pantai itu sejak 1960-an secara mandiri dan penuh kebersamaan. Mereka, penghuni yang rata-rata miskin itu, juga tidak pernah mengambil kas daerah untuk membangun rumah mereka.

Salah warga, saya kira, adalah turut andil memperkumuh kondisi pemukiman mereka. Meskipun demikan, tidak fair jika semua kekumuhan, sampah, dan kotornya tepian pantai adalah kontribusi mereka. Beberapa industri di Teluk dan Panjang, juga pelabuhan, harus disertakan dalam daftar kontributor pengirim sampah.

Dan solusi untuk menjadikan kawasan pantai bersih dan rapi bukanlah pelenyapan pemukiman itu berikut ratusan ribu warga di dalamnya. Banyak cara jika kita mau bersabar dan berpikir keras. Jika memang komunitas pesisir pantai dipandang sebagai squatter, tetap saja penggusuran adalah solusi terakhir. Itupun dengan ketentuan, masing-masing keluarga di pemukiman tersebut mendapat satu rumah baru, dengan kompensasi yang layak, serta ada jaminan keberlanjutan berekonomi warga yang rata-rata menggantungkan hidup dari laut.

Jika pemkot dan pemprov tak mampu menunaikan kewajiban itu, maka lebih baik mengurungkan niat untuk menggusur warga. Lebih baik menata ulang secara serius pemukiman warga yang telah ada. Belajarlah dari pengalaman negara dan juga daerah lain yang berhasil memanusiakan warga negara.

Konsep penataan pemukiman yang awalnya kumuh di sepanjang Kali Code, Gondolayu, Kota Yogyakarta bisa menjadi referensi terdekat. Rencana penggusuran itu dapat dibatalkan ketika masyarakat di sana, dengan bantuan sentuhan arsitektural Romo Mangunwijaya dan para Mahasiswa UGM, dapat menata secara merona pemukimannya di pertengahan tahun 1980-an. Kesan bersih, sehat, dan warna-warni yang ditampilkan oleh pemukiman masyarakat miskin Yogyakarta tersebut pada akhirnya menambah elok pemandangan Kali Code.

Sebagai penutup, marilah menjadikan praktek penggusuran sebagai bagian dari masa lalu dalam sejarah peradaban umat manusia.

8 Responses to “Tata Kota dan Penggusuran”

  1. dino Says:

    bangus banget tulisannya.. menyentuh hati… selamat pak dosen! dengan tulisan Anda kali ini, saya yakin, penyerang artikel Anda “Tukulisme dan Pendangkalan Ruang Publik” akan berpikir ulang. mereka asal menyerang, bahkan dengan bahasa yang, maaf, bodoh dan gak pake otak. saya mengerti betul maksud Anda di tulisan yang kemaren. makanya malas nambahin komentar orang2 yang baru gandrung pada Tukul, tapi gak kritis. justru orang2 semacam itulah yang gak punya prinsip, asal ikut arus. Anda hebat, meski gak sepenuhnya sepakat dengan Tulisan Anda, tapi poin utamanya saya sepaham. tapi sudahlah, ketimbang mengurusi komentar yang sama sekali gak cerdas itu, mending kita ramaikan ruang gagasan ini, dengan hati jernih.

    blog ini saya kira cerdas. tapi ketika Anda membiarkan komentar yang ngawur menjejali blog Anda, cerdas Anda berkurang. meski demikian, untuk lafadl, selamat berkarya.

    keep fighting bro…

    Dino

  2. sinta Says:

    menarik ulasannya. sedikit banyak gw ngerti tulisan itu, karena pernah tinggal di Bandar Lampung dan pernah beli ikan segar hasil tangkapan nelayan di sukaraja. ngeri juga kalo nelayan2 itu digusur? bakal banyak orang terlantar tuh…mereka kan hidup dari pantai. kalo pantainya direklamasi, gimana ya nasib mereka?

    asik juga istilahnya, pembangunan kota berbasis komunitas itu… tapi, mungkin gak seh di dalam kota yang megak ada komunitas miskin? bisa dikasih contohnya, mungkin websitenya kalo ada, negara mana yang berhasil menajalankan program itu?

    makasih ya…

    sinta

  3. Efy Says:

    Menarik tulisan bpk, klu saya tak salah menarik kesimpulan dr tulisan bpk bahwa bapak tak setuju penggusuran jika pemkot dan pemprov tak mampu menunaikan kewajiban (ganti rugi yg layak dll)itu, maka lebih baik mengurungkan niat untuk menggusur warga. Lebih baik menata ulang secara serius pemukiman warga yang telah ada. Belajarlah dari pengalaman negara dan juga daerah lain yang berhasil memanusiakan warga negara.

    berarti jk ganti rugi dll tpenuhi dan sesuai, setuju?

    saya juga pernah menjadi warga bandar lampung, dan pernah ikut survey di daerah pemukiman kumuh th 2000,…..pd th tsb keadaan warga miskin sgt memprihatinkan

    penataan kota dilakukan tanpa penggusuran itu Arif dan bijaksana secara kemanusiaan,

    tapi bukankah musti diperhitungkan dalam jangka panjang? dimana ada kemungkinan warga miskin semakin menderita jk tak dipindahkan(tentu dg ganti rugi yg layak dll).

    mengingat type sungai di bandar lampung berbeda dg type sungai di yogyakarta, dan masyarakat/perusahaan qta yg masih HOBY BUANG SAMPAH DISEMBARANG TEMPAT JUGA DISUNGAI TANPA MERASA BERSALAH. Tentu sentuhan arsitektural Romo Mangunwijaya dan para Mahasiswa UGM seperti di yogyakarta akan memerlukan waktu yg panjang keburu kawasan kumuh semakin memprihatinkan,
    th 2000 saja ada kawasan miskin yg air utk masak n minum musti beli pakai jirigen,..sedih dech.

    Indonesia memang butuh perkot dan pemprov yang punya rasa kemanusiaan tinggi jadi jika musti terjadi penggusuran juga mempersiapkan tempat yang layak, dan ganti rugi yang layak serta pemkot dan pemprov berjiwa bersih dari korupsi sehingga tak mengambil hak orang2 miskin tersebut utk kepentingan pribadi

    senang membaca artikel bapak, meski sepertinya hanya meninjau dari segi kemanusiaan saja

  4. khoiron Says:

    Saya kira aspek kemanusiaan adalah hal penting yang mesti diambil oleh para pengambil kebijakan. Akan tetapi mempraktikkan paradigma ini bukan sesuatu yang gampang. Pertanyaannya adalah, kemanusiaan menurut siapa? menurut orang miskin yang tinggal dekat kali dan mau digusur, atau kemanusiaan menurut “kemanuan publik” dari pemilik kota itu? Harap kita merenungkan lebih jernih, bahwa ternyata yang kita sebut sebagai publik kota terdiri dari orang yang beragam, baik dari sisi etnis, agama ataupun kelas dan gender. Tidak jarang pula di dalam kepentingan publik itu sendiri kita mendapatkan kepentingan dan friksi yang beragam.
    Jika pembangunan tata kota hanya memenuhi harapan orang kaya, menurut saya ini patut dikutuk. Akan tetapi menurut saya juga agak kurang bijaksana kalau seluruh tata kota akan dimuarakan untuk “membela orang miskin ansich”. Makanya, saya setuju dengan jargon UPC, “Kota untuk semua”. Sayangnya, mewujudkan hal ini bukan soal gampang. Bukan begitu bapak Sihab????…….

    khoiron

  5. Agus S. Ekomadyo (arsitek) Says:

    Waterfront city = penggusuran? Ini jelas suatu pengertian yang salah. Ide waterfront city bagi kota Bandar Lampung adalah “mempercantik” wajah kota, terutama jika kota ini didatangi dari arah laut. Apakah tidak “malu” jika citra pertama yang terlihat dari kota ini adalah “kekumuhan” yang ada di sepanjang pantai kota?
    Salah satu upaya penataan tanpa penggusuran adalah reklamasi pantai. Bisa dikalkulasi biaya antara pembebasan lahan dengan biaya reklamasi, tetapi yang kedua ini mempunyai social risk yang lebih rendah, karena tidak ada yang digusur.
    Jika gagasan reklamasi ini disetujui, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
    1) aspek ekologis, jangan sampai perubahan bentuk alam memberi dampak buruk bagi ekosistem setempat
    2) akses nelayan ke laut tetap dibuka
    3) penempatan ruang-ruang publik terutama di area yang menghadap ke laut. Jadikan waterfront city sebagai tempat favorit bagi warga kota untuk menikmati pandangan ke laut, menikmati keindahan kota, dan selanjutnya, membangun rasa memiliki terhadap kota Bandar Lampung tercinta

  6. Efy Says:

    mengamini respon Pak Agus,…urban planning memang sebaiknya/harus diselesaikan dg tinjauan dari berbagai aspek baik secara teknis, ekonomi dll

    agar berdampak positif dalam jangka panjang, klu bisa masyarakat tetap makmur dan kondisi alam tetap terjaga,.tapi tentu dalam prakteknya ga mudah ya,..

    Jadi tertarik dengan perkembangan urban planning kota Bandar Lampung,..dimana saya bisa dapat info detail terbaru ya?

  7. Gamil Abdullah Says:

    Dimana ada rencana penggusuran, biasanya selalu ada kelompok pemilik modal (kapitalis) di belakangnya. Mereka mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan kelompok masyarakat bawah yang tidak mempunyai informasi, tidak mempunyai akses ke pusat-pusat kekuasaaan, tidak mempunyai payung organisasi yang kuat akan termarjinalkan dan bahkan sering tereksploitasi oleh pengambil keputusan.

    Sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di Bandarlampung – walaupun sekarang bermukim di luar Lampung, saya sangat sangat setuju sekali dengan tulisan pak dosen mengenai ide “peremajaan pemukiman” tenimbang penggusuran. Artinya lingkunan pemukiman diremajakan lagi akan tetapi penghuninya tetap sama; para nelayan dalam hal ini. Memang kelihatannya pemerintah tidak memperoleh uang disini, malah menghabiskan dana untuk membangun kembali; tetapi bukankah salah satu kegunaan anggaran daerah itu adalah untuk menata pemukiman juga.

    Kalau Bandarlampung memulai dengan peremajaan pemukiman, bisa jadi akan menjadi percontohan bagi kota-kota lain di Indonesia, walaupun sudah ada beberapa yang memulai – seperti Yogya dengan kali Code misalnya. Justru menurut saya kesempatannya sekarang karena permasalahan pemukiman di Bandarlampung belum sekompleks di kota-kota besar di Jawa. Jadi penggusuran itu masih sangat bisa dihindarkan.

  8. dont_try Says:

    alow….
    maaps walau umur ku belom setua bapak2 semua..he..h.e…
    indonesia ini perlu sesosok pemimpin baru yang cerdas.
    sebenernya ga perlu pinter2 bgt jadi presiden tu…
    yang pasti harus cerdas dan memiliki hati……
    bukan cuma bicara2…
    ngebahas2
    buat apa…
    kalo mau maju…napa ga adain sebuah gerakan yang intinya ga cuma ngebahas tapi langsung terjun…..

    saya belajar PPKN kamu belajar PPKN…bapak2 dulu juga belajar PPKN walau namanya dolo kalu ga salah PMP…
    maaf kalo salah…he..he…

    maklum gua ga lahir di masa itu…..
    katanya di dalam PPkn ntu ciri bangsa indonesia ini kan suka tolong menolong,berkerja sama,
    mana tu rasa kerjasama,gotong royong….nya..?

    maunya masyarakat luas tu de beri info tentang keadaan kota yang kita cintai …….
    banyak ngadaiin kerja bakti…
    mana tu yang namana jumat bersih……

    cuma segelintir manusia yang masih punya hati yang mencintai lingkungannya……

    tolong………bangsa ini…..
    mulai dari t4 tinggal kita…….

    kota kita

    dan menuju bangsa kita …

    maaf kalo …tulisan ini ga sesuai dengan topic….saya cuma mau treak2 aja …..karena bangsa ini hanya bisa ngebahas….ngebahas…….dan ngebahas…
    tanpa ada gerakan….
    walau ada
    itu juga cuma sebagai muka…
    dan badannya entah kemana ……..

    tolong bangsa ini…… blum cukupkah….derita saudara2 kita…tangisan ibu2 yang telah kehilangan anak2 nya……….
    dan juga suami2nya…
    pernah berpikirkah para orang yang duduk di atas sana mereka hidup menderita menempati t4 yang kkumuh
    apakah mereka mau tinggal di tempat itu…
    apakah mereka mau hidup seperti itu…

    pembangun yang merata apakah sudah merata…
    andai mereka yang mengambil dana yang diperuntukan untuk pendidikan…..kesehatan…..
    masih belum puaskah mereka melihat generasi bangsa yang kekurangan gizi….
    akankah negara mampu bangkit jika para penearus nya banyak yang kurang gizi

    sadar2


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: