Laporan Diskusi Fundemantalisme Agama dan Demokrasi

Senin, 19 Maret 2007

Hari Jumat tangal 9 Maret lalu, Forum Diskusi Lafadl menhadirkan Eric Hiariej, M.Phil (dosen Hubungan Internasional UGM) untuk berdiskusi tentang fundamentalisme dan demokarasi. Tema yang juga menjadi topik desertasinya di ANU. Sohib Masykur (Mahasiswa Hubungan Internasional UGM, anggota Tim Kerja Lafadl) menuliskan laporan diskusi tersebut untuk Anda:


Selama ini orang percaya bahwa fundamentalisme agama merupakan musuh paling baru dan paling berbahaya bagi demokrasi. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa fundamentalisme merupakan sebuah bentuk komunalisme. Dalam komunalisme, yang berperan adalah ’emotion’. Sedangkan ‘reason’ disisihkan. Padahal, demokrasi meniscayakan pengedepanan ‘reason’. Juga, fundamentalisme meniadakan dialog. Padahal dalam demokrasi kita mengenal adanya civil society di mana di dalamnya dialog merupakan hal yang paling mendasar dan penting. Namun, lebih dari sekedar ancaman terhadap demokrasi, fundamentalisme agama merupakan produk dari demokrasi itu sendiri. Orang jadi fundamentalis karena demokrasi selama satu dekade terakhir mengalami kemenangan. Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Untuk persoalan demokrasi, ada beberapa orang yang selalu menjadi rujukan dan memberikan pengaruh yang amat besar dalam perdebatan tentang demokrasi. Pertama, Ullrich Beck dan Antony Giddens. Dua orang ini mengatakan bahwa demokrasi adalah karakter manusia modern yang merupakan sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena semakin modern masyarakat, semakin maju teknologi, maka orang-orangnya akan semakin individualistik. Individualisasi ini membawa dua implikasi. Pertama, individualisasi ini akan mengarahkan orang untuk bekerja sama. Alih-alih menghasilkan konflik, pementingan diri sendiri oleh masing-masing individu justru meniscayakannya bekerja sama dengan orang lain karena persoalan dunia yang semakin kompleks membuatnya mau tidak mau membutuhkan orang lain. Jika orang memikirkan kepentingannya sendiri, maka untuk menjaga kepentingannya itu ia butuh bekerja sama dengan orang lain. Kedua, sealur dengan menjadi-tidak-relevan-nya konflik, individualisasi juga membuat orang berhenti berpikir soal kawan dan lawan. Yang kemudian orang pikirkan adalah soal ‘distribusi resiko’. Ambil contoh persoalan yang dihapai oleh umat manusia secara global saat ini: ancaman pemanasan global. Di sini soal kawan dan lawan tidak relevan dibicarakan. Yang relevan dibicarakan adalah siapa yang akan terkena dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya serta siapa yang akan melakukannya. Karena dua hal linlah maka manusia mau tidak mau harus beridalog. Dan satu-satunya sistem politik yang memungkinkan adanya dialog adalah demokrasi. Maka, demokrasi lalu berkonotasi dengan modernitas. Pemikir lain yang juga mempunyai pengaruh penting adalah seorang filusuf bernama Jurgen Habermas. Orang ini berangkat dari ketidaksetujuan terhadap para pendukung ‘the philosophy of consciousness’ yang beranggapan bahwa kekuatan sosial berasal dari ‘reason’. Bagi Habermas, ‘reason’ saja tidak memadai. Baginya, yang tidak kalah penting adalah bahwa ‘reason’ ini harus didialogkan supaya orang mempunyai kesepemahaman tentangnya. Dialog inilah yang akan mampu menghilangkan konflik dan menghasilkan integrasi sosial yang bahkan lebih ampuh dari isme apapun. Dan dialog berarti demokrasi.

Nah, berpijak dari sinilah diskusi kita. Meski dialog penting, tapi tidak masuk akal kalau dikatakan bahwa dialog akan menghilangkan konflik. Dalam dialog, yang terjadi bukanlah penghilangan konflik, melainkan semata-mata pengalihan konflik ke dalam bentuk yang lain (mirip hukum kekekalan energi). Kalau dalam selain demokrasi yang berkonflik adalah antar kekuatan sosial, makan dalam demokrasi yang berkonflik adalah demokrasi itu sendiri dengan yang non-demokrasi (sebagai ‘the other’ bagi demokrasi). Pada titik ini maka demokrasi membutuhkan yang non-demokrasi sebagai negasi terhadap dirinya.
Perdebatan tentang demokrasi selama ini terjebak pada aspek yang prosedural dengan mengabaikan aspek substanisal. Misalnya, kita sibuk bicara soal partai, pemilu, perwakilan, dan lain-lain, dengan melupakan esensi dari diperlukannya demokrasi, yakni keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kalau kita lacak aspek historisnya, hal ini terjadi karena para pejuang awal demokrasi di Eropa memang berasal dari kalangan kelas menengah ke atas yang tidak lagi menghadi persoalan “perut”, sehingga isu-isu yang diangkatpun lebih berupa isu-isu borjuis; semisal perwakilan, kebebasan pers, penegakan HAM, dan lain-lain. Adapun orang-orang miskinnya tidak dapat turut dalam perdebatan tentang demokrasi karena mereka tidak memiliki saluran suara. Demokrasi liberal,memang bias borjuis.
Dalam konteks seperti ini, maka demokrasi liberal saat ini hanya mengabaikan level “ontologis” demokrasi. Ia hanya peduli pada hal-hal yang cenderung teknis dan mengabaikan hal-hal yang lebih substansial dari demokrasi; alasan mengapa kita memilih demokrasi. Di sinilah terjadi kekosongan pada level ontologis. Wujud lain dari kekosongan pada level ontologis ini adalah diagungkannya ‘reason’ dalam demokrasi liberal.

Sebagaimana disinggung di depan, demokrasi tidak menghendaki komunalisme karena yang terakhir ini mengedepankan ‘non-reason’, atau kita sebut saja ‘emotion’, ketimbang ‘reason’. Misalnya saja, demokrasi mengasumsikan orang memilih presiden dalam pemilu dengan pertimbangan-pertimbangan ‘rasional’ (tentu saja a la Barat): program kerja, visi misi, kapasitas, dll. Demokrasi seolah-olah lupa bahwa secara das sein orang seringkali, dan pasti, melibatkan aspek ‘emotion’ dalam menentukan pilihan politiknya. Pada kenyataannya, aspek ‘emotion’ ini tidak bisa dihilangkan karena ia berada dalam ruang bawah sadar manusia. Efek demokrasi yang ingin menghilangkan aspek ‘emotion’ ini tentu saja selamanya tidak akan pernah berhasil. Ketika dominasi ‘reason’ semakin kuat, maka resistansi dari segala non-reason pun akan semakin liat. Ini nampak misalnya dalam kemunculan komunalisme dalam berbagai bentuk: fundamentalisme agama, etnis, kelompok, dan lain-lain. Orang akan semakin sibuk untuk mencari identitas dirinya yang (di)hilang(kan) dalam demokrasi. Orang semaki sibuk mencari ‘yang lain’ dari demokrasi.
Pada level ontologis inilah kemudian gerakan fundamentalisme agama, yang merupakan bagian dari komunalisme, mengambil peran dengan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh demokrasi liberal. Gerakan fundamentalisme agama mengangkat isu-isu keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Gerakan ini juga menjadi jalur menemukan kembali identitas diri yang sempat menguap karena dominasi reason dalam demokrasi. Maka semakin ditekan dan diberangus, gerakan semacam ini akan semakin tumbuh subur. Atau paling tdak akan menemukan bentuk lain. Bentuk lain sebagai tandingan dari demokrasi (liberal) tersebut.

Karena itu demokrasi mestinya membuka ruang bagi kekuatan-kekuatan yang mengandalkan ’non-reason’ tadi. Atau dengan kata lain: tidak mengabaikan aspek ’emotion’. Jika Fundamentalisme agama diaggap sebagai ancaman trhadap demokrasi, maka mestinya ia tidak dihadapi dengan cara mendidik orang untuk membaca al-quran dengan benar atau menawarkan tafsir liberal atas ajaran agama.tapi mestinya kita berpikir kembali tentang apa hakikat demokrasi itu sendiri. Misalnya tentang kadilan sosial.  Fundamentalisme mestinya disikapi sebagai adversary (sebagai lawan tanding), bukan enemy (sesuatu yang tidak punya hak hidup). Karena konflik adalah hakikat dari kehidupan. Antagonisme ang diplihara dengan baik akan mnciptakan damai. Politik semacam ini akan lebih beradab ketimbang mnempatkan sesuatu sebagai hal yang harus dibasmi, dibunuh, dan dimusnahkan hanya kara ia ”tidak baik” , ”terbelakang”, dll.


Selama ini demokrasi hanya berhenti pada pemahaman demokrasi liberal. Perbincangan tentang demokrasi cuma berkisar pada prosedur-prosedur: sesuatu yang sederhana yang bersifat teknis. Orang kemudian berhenti berpikir tentang hal-hal di luar kerangka demokrasi liberal ini. kekhawatirtannya adalah jika kita terus menerus berpikir dalam kerangka semacam ini, maka bisa jadi orang akan berpikir bahwa ternyata demokrasi itu tidakrelevan terhadap hidupnya.Karena demokrasi isinya cuma memilih orang atau pemilu saja. Jika seperti ini maka momentum demokratisasi akan hilang.

4 Responses to “Laporan Diskusi Fundemantalisme Agama dan Demokrasi”


  1. Yth Redaksi Lafadl wordpress.com

    Ada beberapa artikel yang menarik di website ini. Saya bermaksud mengambilnya untuk dimuat di halaman Opini Harian Sore Surabaya Post. Dengan surat ini saya meminta izin.
    Atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

    Sugeng Purwanto
    Redaktur

  2. BB Says:

    Wah eren juga ya blog lafadl, hauahahahaaaa… apik-apik..

  3. BB Says:

    Wah blog lafadl keren juga ya.. Huahahaha hehehe, uapik-uapik!!!

  4. Sudancho Says:

    di dalam agama khususnya agama islam tidak mengajarkan apa yang dikatakan dengan demokrasi,akan tetapi menganjurkan untuk kita bermusyawarah karena musyawarah dan demokrasi merupakan metoda penyelesaian masalah yang sangat jauh berbeda.
    terlebih lagi bangsa ini tidak pernah mengenal yang dikatakan dengan demokrasi,semenjak kelahirannya hingga sebuah negara berdiri,yang akhirnya apabila kita melihat keadaan bangsa ini sekarang dapat diketahui bahwa bangsa ini sudah jauh dari cita2 awal.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: