Air yang Mengalir Terlalu Jauh

Minggu, 11 Februari 2007


Oleh: Bosman Batubara (geologist, anggota Forum Lafadl)

Dapatkah anda membayangkan: pertama, hidup tanpa air? Kedua, bagaimana mungkin petani-petani di daerah tropis yang sangat tergantung pada air dapat melanjutkan sistem pertaniannya apabila bahan pokok tersebut semakin susah didapat? Suka atau tidak, itulah kenyataan riil yang akan kita hadapi. Setidaknya kedua permasalahan di atas memiliki hubungan yang menerus dengan dua perihal berikut.


Pertama, kemampuan tanah menyimpan air dalam waktu yang lama semakin menipis. Hal ini, salah satunya, terjadi karena degradasi lingkungan sebagai akibat deforestasi besar-besaran. Dalam siklus hidrologi, ketika hujan turun, maka air pertama-tama jatuh di atas daun-daun, kemudian turun menetes ke bumi atau mengalir lewat batang, baru kemudian meresap ke dalam tanah. Akar-akar tumbuhan berperan besar dalam proses pengawetan air di dalam tanah, sebelum air kembali memasuki aliran permukaan dan tergabung dalam debit yang lebih besar: di lautan dan sungai, untuk selanjutnya kembali mengalami penguapan menuju atmosfer. Deforestasi secara langsung telah menyebabkan air tidak merasuk ke dalam tanah, tetapi langsung mengalir di permukaan. Dan ini berarti debit air yang tersimpan dalam tanah akan semakin berkurang. Berkurangnya debit air dalam tanah mempengaruhi sungai-sungai: banjir pada musim penghujan dan kering pada musim kemarau.
Di tingkat dunia, sejak tahun 1970, persediaan air global per kapita telah turun sebanyak 33 persen. Kasus di India tercatat pada tahun 1951, rata-rata ketersediaan air adalah 3.450 meter kubik per orang per tahun. Pada akhir 1990-an ketersediaan air turun sampai 1.250 meter kubik per orang per tahun. Dan pada tahun 2050 diperkirakan akan jatuh sampai 760 meter kubik per orang per tahun. Prediksi kondisi ketersediaan air di India pada tahun 2050 tersebut, memosisikan India akan menghadapi krisis air yang serius, karena angka ketersediaan air jauh berada di bawah standar 1000 meter kubik per orang per tahun, (Vandhana Shiva, 2002; 2).


Hal ini semakin diperparah oleh persoalan kedua: kondisi peradaban dunia tampaknya menuju ke suatu kondisi yang menghendaki semua benda yang ada di muka bumi, tanpa kecuali, dipandang sebagai sesuatu yang dapat dijual. Mungkin betul bahwa sejarah selalu berulang. Dulu sebelum ada aturan-aturan yang ketat, para penghuni bumi hidup dalam sebuah ’aturan yang tanpa aturan,’ atau lazim disebut sebagai ‘hukum rimba’: si kuat adalah pemenang. Dewasa ini globalisasi telah mengantarkan manusia ke titik yang kurang lebih sama karena, mengikuti apa yang ditulis oleh pakar globalisasi yang kritis, Hans Peter Martin dan Harald Schumann, bahwa pertanyaan di masa mendatang, terutama dalam hubungannya dengan globalisasi adalah, “apakah kita akan memiliki bahan makan siang ataukah menjadi menjadi makan siang itu sendiri,” (“The question in the future will be ‘to have lunch or be lunch’.”). Tulisan ini akan fokus ke persoalan kedua, terutama mengenai peran lembaga keuangan dunia dalam privatisasi air di pelbagai Negara Dunia Ketiga (Hans-Peter Martin and Harald Schumann, 1997; 4).
Globalisasi-ekonomi, seperti yang telah kita ketahui bersama, mendatangkan pelbagai persoalan. Terutama bagi Negara-negara Dunia Ketiga, di bagian mana di dunia ini ketimpangan begitu terasa dan mewujud. Adalah World Bank/WB (Bank Dunia) dan International Monetary Fund/IMF (Dana Moneter Internasional), ’anak zaman’ yang memegang peran penting dalam hal ini.
Pada bulan April 1942, Harry Dexter White, penasehat masalah ekonomi internasional Henry Morgenthau, Menteri Keuangan Amerika Serikat, mengajukan proposal setebal 138 halaman kepada Sang Bos. Proposal tebal ini berisi pemikiran White mengenai bank pembangunan internasional, yang merupakan gagasan yang sangat ambisius. Bank yang dimaksud oleh White ini, salah duanya: nantinya akan memberikan dana pinjaman untuk pembangunan negara-negara anggotanya dan menjamin investasi-investasi yang dilakukan oleh pihak swasta.
Para pemimpin di Negara Maju, seperti terdapat pada salah satu pidato Presiden Truman, membayangkan Negara-Negera Dunia Ketiga sebagai kisah tentang kegagalan dan keterbelakangan. Dunia Ketiga lebih didefinisikan sebagai apa yang bukan (what is not), ketimbang apa yang sebenarnya (what it is). Esensi Dunia Ketiga adalah ketidakmampuannya dalam pembangunan, ketiadaan ‘pengetahuan teknis’, dan keterbelakangan ilmu pengetahuan, (Rita Abrhamsen, 2000; 35-36). Dengan latar belakang cara pandang seperti ini, pada bulan Juni tahun 1944 melalui Konferensi Bretton Woods, terbentuklah dua lembaga yang belakangan ini keberadaannya digugat oleh banyak kalangan: IMF dan WB, (Bruce Rich, 1999; 67-76). Singkat cerita IMF dan WB tampil sebagai ‘dokter pemberi resep’ bagi Negara-Negara Dunia Ketiga.
Dalam perjalanannya, ternyata IMF dan WB menuai banyak kritik dari banyak kalangan. Terutama untuk pelbagai proyek yang didanainya. Pembangunan jalan trans-Amerika yang membelah hutan Amazon, pembangunan bendungan-bendungan di India, dan Indonesia, pembangunan pemukiman di Tahiland, dan resep good governance di beberapa negara di Sub-Sahara seperti Ghana, Pantai gading, Zambia, dan Kenya. Terbukti di hampir semua proyek tersebut, selain tidak ramah lingkungan, hanya merupakan politik hutang yang menjadi perangkap bagi negara penghutang yang menyebabkan ia terperosok di labirin hutang. Dan yang lebih penting, secara konseptual, program-program tersebut hanyalah dekolonisasi dengan seperangkat canggih teknologi-pengetahuan yang menjerat dan menimbulkan ketergantungan, (Bruce Rich; 1999 dan Rita Abrahamsen; 2000).
Di Indonesia sendiri untuk sektor air saja sejak tahun 1967 WB telah menyalurkan hutang kepada pemerintah RI tak kurang dari US$ 25 milyar. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pelbagai proyek. Tersebar mulai dari proyek penyediaan air dan irigasi. Beberapa di antaranya seperti tersaji pada Tabel 1.
Apa yang terjadi dengan proyek-proyek WB tersebut? Kita ambil satu contoh, WATSAL, yang secara nominal merupakan proyek yang paling besar. Proyek ini berangkat dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sektor air nasional, identifikasi terhadap masalah-masalah mendasar, dan tawaran pembaharuan total dari tingkat nasional sampai lokal. Bantuan sebanyak US$ 300 juta kemudian digunakan untuk menjalankan program restrukturisasi ini. Salah satu implikasi paling serius dari program WATSAL ini adalah ‘bahwa ia cenderung mengarah ke korporatisasi Daerah Aliran Sungai (DAS)’. DAS dianggap sebagai satu unit pengelolaan yang berdiri sendiri, bahkan bila perlu, maka DAS strategis akan diarahkan menjadi badan usaha yang mandiri dalam hal keuangan (korporatisasi). Korporatisasi ini akan memungkinkan penarikan iuran atas aliran sungai. Maka tak pelak, WATSAL adalah upaya pritvatisasi air yang berkedok reformasi, (Henry Heyneardi dan Savio Wermasubun; 2004).

Tabel 1: Beberapa contoh Pinjaman WB kepada Pemerintah Indonesia
Di Sektor Air

Nama Proyek Jlh Hutang (US$ juta)
A. Status Proyek Aktif
Water Resources Sector Adjustment Loan-WATSAL 300
Jatiluhur Water Resources Mnagement Project 160
Java Irrigation Improvement and Water management Project 165.7
Water Supply & Sanitation for Low Income Communities 77.4
Project dam Safety Project 55

B. Status Proyek Tidak Aktif
National Watershed Management & Conservation 56.5
Project Grounwater Development Project 54
Irrigation Subsector Project Provincial 225
Irrigated Agriculture Development Project 125
Irrigation Subsector Loan Project 234
Urban and Water Supply Sector Adjustment Loan-SECAL 270
Central&West Java Provincial Water Project 166
East Java Water Supply Project (02) 43.3
Kedung Ombo Multipurpose Dam & Irrigation Project 156
Jakarta Sewerage & Sanitation Project 22.4
Irrigation Project 37
Sumber: Heyneardi dan Wermasubun, 2004.

Beberapa proyek WB yang lain juga terbukti bermasalah. Misalnya proyek irigasi Kedungombo. Masalah terbentang mulai dari pembebasan lahan dan kekerasan pada awal proyek, sampai dengan permasalahan terjadinya over-sedimentasi di waduk tersebut pasca-pembangunan.
Di perkotaan peranan WB mulai terasa ketika lembaga tersebut mengeluarkan Kerangka Kebijakan Sektor Air Perkotaan (Urban Water Supply Sector Policy Framework/UWSSPF). Program ini merupakan upaya restrukturisasi terhadap perusahaan-perusahaan air minum milik pemerintah di seluruh Indonesia. Implementasi program UWSSPF ini dipermulus oleh krisis multi-dimensi di tahun 1997 yang semakin memperparah kinerja sebagaian besar PDAM. Hal ini sekurang-kurangnya tampak dari adanya Program Penyelamatan PDAM (Water Utilities/PDAM Rescue Programme) dan Proyek Layanan Air Perkotaan (Urban Water Supplay Project).
Termasuk di dalam PDAM Rescue Program adalah implementasi Rencana Aksi Pemulihan Keuangan (Financial Recovery Action Plan/FRAP). FRAP mewajibkan adanya peningkatan pemasukan bagi PDAM, terutama dari sektor tarif. Dan terbukti sejak tahun 2001, telah terjadi kenaikan tarif air PDAM di sejumlah kota di Indonesia. Dari data di dua belas kota tampak bahwa kenaikan terbesar terjadi di Kota Tangerang. Dimana tarif air PDAM yang tadinya sebesar Rp.300,-/m3, naik sebesar Rp.1.200,-/m3, menjadi Rp.1.500,-/m3. Lebih lengkap seperti yang tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kenaikan tarif air PDAM di beberapa kota di Indonesia mulai tahun 2001.

No. Kota Tarif Lama
(Rp/m3) Tarif Baru
(Rp/m3) Kenaikan (Rp/m3)
1. Sumedang 400 750 350
2. Magelang 335 359 24
3. Purwokerto 400 600 200
4. Bandung 700 1.000 300
5. Tangerang 300 1.500 1.200
6. Blitar 450 750 300
7. Gresik 1.440 1.762.5 322.5
8. Demak 440 650 210
9. Yogyakarta 225 350 125
10. Kebumen 400 650 250
11. Gianyar 500 750 250
12. Klungkung 500 750 250
Diolah dari: Heyneardi dan Wermasubun; 2004.

Kehadiran WB selalu saja diikuti dengan kehadiran kompatriot sejatinya: perusahaan-perusahaan multi-nasional (MNCs) dan trans-nasional (TNCs). Dalam kajian globalisasi-ekonomi sudah lazim pemahaman bahwa IMF, WB, MNCs dan TNCs adalah ‘pemain-pemain utama’ di panggung kapitalisme global. Buku karangan seorang Economic Hit Man (EHM), John Perkins, telah bercerita kepada kita bagaimana perusahaan-perusahaan Amerika, seperti Exxon, Halliburton dan Bechtel, terlibat dalam pelbagai intrik korupsi, sabotase terhadap para pemimpin yang sah, proyek-proyek konstruksi raksasa ‘berlumuran darah’ di pelbagai negara dunia ketiga, seperti Panama, Guatemala, Indonesai, dan lain-lain, (John Perkins; 2004).
Lebih detilnya, kasus revolusi air pada tahun 2005 yang diawali di Kota Cochabamba, Bolivia, mungkin dapat memberikan gambaran bagaimana aksi-aksi ‘pemain-pemain utama’ kapitalisme global tersebut.
Bolivia, yang merupakan negara termiskin ke dua di Amerika Latin, memiliki 8 juta penduduk, 5,5 milyar Dollar AS hutang luar negeri, dan 30% GDP-nya harus digunakan untuk membayar hutang. Pada tahun 1985, penguasa saat itu, Presiden Victor Paz Estenssoro mengeluarkan keputusan (Decreto Supremo 21060) yang membuka jalan bagi masuknya ekonomi neo-liberal ke negara ini. Akibatnya industri domestik runtuh karena tak tahan bersaing dengan produk impor. Tahun 1997 di daerah EL Alto dan La Paz terjadi privatisasi dalam penyediaan air, dan ini mendatangkan keuntungan bagi konsorsium Aguas de Illimani, yang merupakan anak perusahaan raksasa air dunia: SUEZ, Prancis. International Finance Corporation (IFC), salah satu anak perusahaan milik WB, ikut menanam saham sebesar 8%. Privatisasi air ini memicu rentetan perang air di negeri ini.
Tahun 2002 terjadi perang air di Cochabamba. Coordinadora del Agua de Cochabamba (persatuan petani, pekerja, dan pelajar) berhasil menaklukkan grup Bechtel (Konsorsium Agua del Tunari), yang berasal dari Amerika Serikat. Penaklukan dipicu karena perusahaan ini telah menaikkan tarif air secara drastis.
Pada bulan Januari tahun 2005, perang baru terjadi lagi karena SUEZ tidak menyediakan pelayanan bagi 200.000 orang di El Alto, dengan alasan bahwa ke-200.000 orang tersebut tidak termasuk ke area pelayanan SUEZ. Angka 200.000 tersebut, dalam persetujuan memang berada ‘di luar area pelayanan’ SUEZ, tetapi perlu discatat, daerah ini menjadi ‘di luar area pelayanan’ karena merupakan daerah yang dihuni oleh orang miskin. Pemasangan infrastruktur berupa pipa di daerah tersebut tentunya akan besar sekali. SUEZ tidak melihat adanya peluang keuntungan dari melakukan investasi di sana. Penguasa ketika itu, Presiden Mesa, meyakinkan para demonstran bahwa ia akan membatalkan perjanjian dengan SUEZ. Tetapi hal ini susah dilakukan, karena sesuai dengan pasal-pasal dalam perjanjian, pembatalan mengharuskan negara membayar sebesar 17 juta Dollar AS kepada WB, dan negara akan berurusan dengan pengadilan yang menuntut ganti rugi sebesar 50 juta Dollar AS.
Adapun bagi 70.000 warga yang berada ‘di dalam area pelayanan’, SUEZ memasang tarif yang sangat tinggi: 196 Dollar AS untuk satu saluran air, dan 249 Dollar AS untuk saluran pembuangan. Sebuah harga yang sangat besar bagi warga di negara seperti Bolivia, dimana warga yang bekerja di ‘sektor formal’ saja hanya memiliki penghasilan sekira 60 Dollar AS per bulan, (KOMPOR; 2005).
Kasus di Indonesia. Di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, terjadi penurunan debit mata air. Hal ini terdeteksi dari turunnya permukaan air sebesar 3 cm di penampungan Kapilaler. Penurunan permukaan air ini erat kaitannya dengan kehadiran sumur bor perusahaan air komersial Aqua di daerah tersebut. Aqua merupakan anak perusahaan Danone, Prancis, (Senthir; 2004). Dalam kajian Geohidrologi (ilmu tentang air tanah), hal ini sangat mudah dipahami.
Keberadaan air di dalam tanah tak dapat dipisahkan dengan keberadaan batuan sarangnya (aquifer). Adanya batuan dengan pori yang saling hubung dan dapat melalukan fluida (permeable) menyebabkan penyedotan air melalui suatu sumur bor mempengaruhi muka air tanah di sekitar daerah tersebut. Penyedotan yang melebihi ambang toleransi, akan menyebabkan muka air tanah turun secara drastis. Penurunan muka air tanah bukan hanya fenomena vertikal, tetapi juga berpengaruh dalam dimensi lateral. Artinya, penyedotan air dari suatu sumur, tak dapat tidak, akan mempengaruhi debit mata air-mata air yang terdapat di sekitar daerah tersebut, (Todd, D.K.; 1959). Dengan perspektif geohidrologi semacam ini, maka menjadi jelas hubungan antara aktivitas sumur bor perusahaan air komersial, Aqua, dengan fenomena turunnya permukaan air pada penampungan.***

7 Responses to “Air yang Mengalir Terlalu Jauh”

  1. kwartono Says:

    menarik bos, integrated banget
    udah ga pure geologist….lo udah merangkap ekonom, politisi,budayawan,
    keep writing kawan
    oya bos, aku request politik impact ke harga minyak dunia….

  2. bb Says:

    gue sinau dulu ya Tok….

  3. Luigi Says:

    Memang air yang mengalir terlalu jauh itu banyak dampak negatifnya, salah satu elemen yang melancarkan [aliran yang terlalu jauh itu] adalah short-sightednya sang politisi dan individu dalam badan regulator yang meng-iya-kan berbagai kebijakan ngawur & mismanagement, baik dikte dari donor, dan personal interest dari loan-scheme tsb.

  4. Garda Says:

    dan ternyata hingga koni, aqua yang sudah jadi milik orang asing itu masih tetap bercokol di Cokrotulung.
    Inikah neokololialisme?

  5. ANDRA Says:

    aku bukan orang yang suka belajar. tapi aku ingin sekali bisa semuanya… itu mustahil men?…. ada-ada aja lo….. ingin pintar ,,,, makanya belajar


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: