NGO di Tengah Kepungan Kepentingan Global

Sabtu, 15 Juli 2006

NGO di Tengah Kepungan Kepentingan Global

Oleh: Ari Ujianto (Aktif di UPC dan UPLINK, anggota Forum Lafadl)

 

Banyak sekali bahasan soal NGO atau Ornop, atau seringkali dimasyarakat kita direduksi penyebutannya menjadi LSM. Hal ini tentu menggembirakan, karena akan lebih banyak informasi yang bisa diperoleh dengan kehadiran, manfaat, dan juga kegagalan dan keburukan mereka. Bahkan menurut Reimann, dalam tahun belakangan ini muncul banyak pustaka soal NGO yang terurai dalam beberapa disiplin, seperti politik, sosiologi, dan anthropologi (Reimann 2002).

Menjamur dan Beragamnya NGO

Kehadiran dan kemunculan yang begitu cepat dari apa yang disebut Non Governmental Organizations ( NGO) diseluruh dunia, tidak bisa dilepaskan dengan konferensi PBB yang mengajak kelompok-kelompok di luar negara dalam ikut membahas dan menangani agenda global. Tetapi menurut Edward dan Hulme, meledaknya jumlah NGO tersebut sangat berkaitan dengan semakin besarnya bantuan dana asing untuk NGO, sehingga kritik terhadap akuntabilitas dan eksistensi NGO kerap muncul dari titik ini. Tentu saja tidak sekedar dua hal tersebut yang menjadi stimulus dari meledaknya jumlah NGO di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Faktor lain yang memberi pengaruh bagi merebaknya NGO adalah perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi, dan integrasi ke dalam ekonomi dunia melalui perkembangan informasi dan teknologi yang cepat.

Booming NGO tersebut bisa dilihat dari jumlah yang tersaji berikut: sejak 1997 di Perancis terdapat 54.000 NGO, Philipina 27.000, bangladesh lebih dari 10.000, dan di Indonesia ditaksir antara 4.000-7.000 ( Ivan Hadar, KCM 07/03/2000). Kemudian, menurut Departemen Dalam Negeri RI, di Indonesia pada tahun 2002 tercatat ada 13.500 NGO ( Kompas 13 Januari 2003). Jadi untuk waktu lima tahun, NGO di Indonesia telah bertambah sekitar 6.000-9.000 an. Hal ini belum dilihat NGO yang tidak tercatat di Departemen Dalam Negeri.

Dengan beberapa faktor yang telah disebutkan di muka, pertumbuhan NGO juga menyebabkan beragamnya concern atau wilayah/isu garapan. Isu-isu tersebut kemudian ditangani dengan berbagai macam paradigma, baik yang konformis maupun transformatif. Konsistensi pada paradigma tersebut seringkali menentukan apakah NGO tersebut ikut kemauan donor atau kemauan konstituen.

Menjamurnya NGO karena adanya perkembangan ekonomi, sosial, dan politik baik tingkat global maupun nasional, tidak menjadi persoalan bahkan dalam kondisi tertentu memang sebuah langkah yang tepat. Yang menjadi persoalan adalah jika tumbuhnya hanya disandarkan dengan semakin meningkatnya dana bantuan asing.

Bantuan dan Jebakan
Dana bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah yang berasal dari Eropa atau Amerika, mempunyai kepentingan masing-masing dalam penyaluran dana tersebut. Mereka menggunakan NGO lokal sebagai mitra untuk mewujudkan kepentingan tersebut. Ada yang secara sungguh-sungguh membantu dalam bentuk financial, kerjasama dalam jaringan advokasi, maupun penguatan grassroot. Tapi banyak pula yang bantuan tersebut sebagai langkah untuk meratakan jalan bagi kepentingan agenda neoliberalisme. Dalam hal ini, mungkin perlu menengok warning dari James Petras soal agenda terselubung ini. Dalam tulisan “ Imperialisme and NGO in Latin America” Petras menyebutkan bahwa antara NGO dan lembaga penganjur neoliberalisme seperti World Bank terdapat kesamaan dalam melawan kekuasaan di tangan negara.Lihat di sini.

Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya dana bantuan Bank Dunia yang disalurkan ke NGO-NGO untuk melakukan program-program yang bentuknya lain dari aksi-aksi menentang neoliberalisme. Dengan kata lain, program-program yang dilakukan NGO yang didanai Bank Dunia telah mengalihkan perhatian dan perlawanan rakyat dalam menentang imperialisme ekonomi yang sekarang sedang berjalan. Misalnya yang terjadi di Bolivia pada tahun 1985-1990. Untuk meredam pemogokan-pemogokan dan demonstrasi rakyat akibat diberlakukannya Program Penyesuaian Struktural yang dianjurkan IMF, yang semakin memiskinkan rakyat, Bank Dunia serta Pemerintah Eropa dan Amerika Serikat menggelontorkan bantuan dana yang besar untuk membiayai “Program Pengurangan Kemiskinan”. Dana sebesar US$ 738 ditujukan pada agen pemerintah Bolivia yang bernama Emergency Social Fund (ESF) yang kemudian mengalirkan dana tersebut ke NGO-NGO yang pada awal 1980 jumlahnya cuma 100 NGO, tapi pada tahun 1992 telah menjadi 530. Dan nyaris semua NGO itu diarahkan untuk penanganan-penanganan pelbagai problem sosial akibat penerapan liberalisasi ekonomi, privatisasi, dan deregulasi yang dicanangkan oleh rejim pasar bebas.

Bolivia ternyata tidak sendirian dalam menghadapi persoalan itu. Brasil, Chili, Venezuela, dan El Savador juga mengalami. Dan ternyata tidak hanya di Amerika Latin, tapi juga di negara-negara selatan lainnya, termasuk Indonesia. Kita pasti masih ingat dengan progam Jaring Pengaman Sosial mulai tahun 1999 untuk menghadapi gejolak sosial akibat pengurangan subsidi berbagai hal yang selama ini diterima rakyat miskin. Tapi, program itu tidak menyelesaikan persoalan, bahkan kemiskinan dan pengangguran semakin bertambah. Apa yang terjadi di Amerika Latin dan negara selatan lainnya itu, amat terkait dengan perubahan pendulum kekuasaan yang sekarang telah berlangsung secara global.

Perubahan Strategi
Pendulum kekuasaan dalam beberapa dekade ini telah berubah, sehingga pandangan dan strategi gerakan juga perlu diubah. Pada awal kemunculan NGO, memang kondisi sosial politik dan juga ekonomi di negara selatan masih bertumpu pada kekuasaan negara diktator, sehingga arah bidikan NGO juga ke negara. Maka waktu itu program yang ramai adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara, dsb. Sekarang pendulum kekuasaan telah beralih ( tentu tidak sepenuhnya) ke perusahaan-perusahaan multinasional (MNC &TNC) yang mempunyai modal yang besar untuk mempengaruhi kebijakan negara, mempreteli kekuasaan negara, dan pada akhirnya mendikte negara. Dengan kekuasaan yang demikian besar, TNC tersebut bisa membayar aparat keamanan negara untuk menjaga kepentingan mereka. Bahkan, melalui tekanan yang demikian kuat mereka berhasil membujuk dan memaksa pemerintah untuk mengikuti kemauan mereka, yang padahal itu akan menyengsarakan rakyat sendiri. Mungkin kasus Freeport dan Blok Cepu bisa dijadikan contoh soal pendulum kekuasaan yang telah berubah.

Dengan kondisi yang berubah ini, NGO perlu melakukan perubahan dan pengembangan strategi. Basis gerakan NGO memang masih ditingkat lokal, tapi pengembangan jaringan secara global perlu dilakukan. Hal itu perlu karena “musuh” yang dihadapi mempunyai jaringan yang luas secara global, bergerak dengan cepat dan kekuatan yang besar. Upaya-upaya ini sekarang memang sudah mulai berlangsung, dilihat dari gerakan atau aksi bersama secara global untuk menentang imperialisme baru ini. Dan bagusnya, ada lembaga-lembaga yang secara kontinyu memberikan bantuan finansial (walau tidak besar) bagi upaya ini.

Strategi pengembangan ekonomi, kebudayaan, dan tatanan sosial yang dilakukan oleh grassroot dan NGO juga perlu dilakukan ditingkat lokal sebagai titik pijak bagi gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan global, karena kepungan kepentingan imperialisme global telah menjamah ke semua aspek. Jika ini bisa dilakukan, mungkin upaya mencapai keadilan global itu bukan sebuah mimpi.

One Response to “NGO di Tengah Kepungan Kepentingan Global”

  1. lapmi Says:

    mungkin artikel ini bisa di terbitkan di hminews, tentu dengan menyebutkan sumbernya

    chz


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: