Sadim dan Alienasi Masyarakat Adat

Minggu, 21 Mei 2006

Sadim dan Alienasi Masyarakat Adat

Oleh: Uzair Fauzan (koordinator Tim Kerja Lafadl)

Kompas (24/4) menurunkan berita kematian seorang warga Baduy Dalam yang tak banyak mendapatkan perhatian publik. Warga Baduy Dalam yang bernama Sadim bin Samin itu meninggal pada hari ketiga puluh pengasingannya di Jaro Dangka yang terletak di Kampung Cibengkung, Desa Bojongmenteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Sadim meninggal karena depresi memikirkan hukum adat yang harus dia jalani.

Pada pemberitaannya yang lain, Kompas (23/3) menyebutkan bahwa Sadim terbukti menganiaya dan membunuh majikannya. Karena perbuatannya itu, Sadim menjalani hukuman rangkap. Menurut hukum negara ia harus menjadi pesakitan, dan menurut hukum adat dia harus diasingkan selama 40 hari dan (beserta keluarganya) dikeluarkan dari Baduy Dalam. Dalam persidangannya, terungkap bahwa pembunuhan itu bukan hanya berlatar belakang tuntutan pembayaran upah yang bersifat material. Menurut salah seorang saksi ahli, pembunuhan itu juga dipicu oleh konflik batin Sadim yang dilarang majikannya mengikuti upacara adat Ngasepan Serang, yang mestinya berhukum wajib bagi semua warga Baduy Dalam. Pemberitaan Kompas yang detail dan gamblang itu juga tak melahirkan perbincangan publik yang panjang. Padahal, kedua berita itu merupakan bagian penting dari isu multikulturalisme yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.

Melihat latar belakangnya, kasus pembunuhan ini tidak bisa kita kategorikan sebagai peristiwa kriminalitas biasa. Ditilik dari segi pelaku, kita dibuat tercengang oleh fakta bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang warga komunitas suku adat yang biasa dikenal sangat menghormati alam dan seisinya. Kabarnya, peristiwa pembunuhan oleh warga Baduy itu baru pertama kalinya terjadi. Dilihat dari motif, kontrol diri Sadim yang hilang karena absen dari upacara adat sulit dicerna oleh “nalar” modern. Namun bila kita membaca baik-baik between the lines, kasus pembunuhan ini sebenarnya menyingkap persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat adat seperti Baduy Dalam ketika berjumpa dengan modernitas.

Kasus Sadim itu setidaknya merepresentasikan tiga kesenjangan besar yang terjadi dalam masyarakat adat. Pertama, perubahan lingkungan dan pertambahan penduduk membawa perubahan besar dalam relasi antara masyarakat adat dan alam. Menyempitnya lahan dan memburuknya kualitas lingkungan mengancam hasil pertanian yang selama ini menjadi ciri ekonomi masyarakat adat. Hasil yang cenderung terus menurun membuat masyarakat ini gagal memenuhi tingkat hidup mereka yang subsisten. Leuit (lumbung padi) yang biasanya cukup menghidupi keluarga, tak lagi dapat memenuhi kebutuhan. Walhasil, alienasi dengan alam membuat komunitas ini mulai kehilangan kemandirian dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Alienasi ini membawa warga komunitas adat seperti Sadim terpaksa bekerja untuk orang non-masyarakat adat.

Kedua, pola produksi dan relasi ekonomi yang berubah itu menjadikan warga masyarakat adat berada pada persilangan nilai. Pada satu sisi, statusnya sebagai pekerja masyarakat modern membenturkan warga komunitas ini dengan nilai-nilai ekonomi modern yang cenderung eksploitatif. Di sisi lain, sifat eksploitatif ini tentu bertolak belakang dengan filsafat masyarakat adat yang cenderung menjaga keseimbangan kosmos. Persilangan nilai ini membuat warga seperti Sadim mulai teralienasi dari nilainya sendiri. Dari alienasi tahap lanjut inilah mungkin kita bisa “menalar” konflik batin yang dialami Sadim ketika tidak diperbolehkan pulang untuk mengikuti upacara Ngasepan Serang. Dari penjelasan yang sama, kita juga bisa “menalar” munculnya keyakinan bahwa salah satu penyebab Sadim melakukan pembunuhan itu adalah karena ia telah melanggar aturan adat yang melarang pembukaan hutan di kawasan Gunung Rorongocongok yang diyakini keramat.

Ketiga, kasus Sadim adalah pucuk gunung es alienasi masyarakat adat dengan sistem modern, terutama negara-bangsa (nation-state). Keberadaan masyarakat adat yang biasanya jauh mendahului munculnya negara-bangsa membuat komunitas adat dan nilai-nilainya tak mudah bersanding dengan aturan kenegaraan. Bahkan dalam beberapa kasus, raison d’etre komunitas-komunitas adat berbeda dengan imajinasi kolektif yang membentuk negara-bangsa. Akibatnya, kelangsungan masyarakat adat yang selama ini tidak mengikuti logika perkembangan negara-bangsa modern membuat komunitas ini sulit mengakses negara dan perangkatnya.

Di sisi lain, visi kemajuan antroposentris yang dimiliki negara-modern membuatnya miskin piranti pengakuan atas keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Ada banyak kasus di mana nilai dan tradisi masyarakat-masyarakat adat dianggap tertinggal sehingga perlu diubah sesuai dengan logika masyarakat modern. Tak mengherankan bila kita bisa menemukan banyak program-program sosial pemerintah yang ujung-ujungnya menghilangkan nilai, keyakinan dan tradisi masyarakat adat yang dianggap terbelakang. Absennya platform kebijakan pemerintah yang secara khusus mengakui keberagaman dan hak ekonomi-sosial-budaya masyarakat adat membuat masyarakat kebanyakan tidak merasa terpanggil untuk menghormati hak warga masyarakat adat memeluk keyakinan dan tradisi yang berbeda itu. Kasus majikan Sadim yang mencegah Sadim mengikuti tradisi masyarakat adatnya hanyalah salah satu contoh dari ribuan kasus yang mungkin bisa kita daftar dari berbagai komunitas adat.

Piramida alienasi itu membuat masyarakat adat menjadi bagian dari kelompok yang disebut oleh Gayatri Spivak sebagai subaltern, yaitu kelompok kelas bawah yang miskin akses terhadap sumber-sumber kekuasaan. Kita bahkan mungkin bisa menggolongkan mereka sebagai subaltern-nya subaltern. Ketika tatanan sosial dan ekonominya terancam hancur oleh aktivitas produksi modern, mereka bahkan tidak bisa menyuarakan protes dan kegelisahan mereka ke berbagai perangkat negara karena mereka tidak bisa mengaksesnya. Entah itu karena bahasa, keterbatasan informasi, atau sebab-sebab lainnya.

Dalam gambaran situasi seperti ini, konsep demokrasi dalam bangunan negara-bangsa sebenarnya tengah mengalami gugatan serius. Demokrasi yang tengah diperjuangkan banyak orang sekarang belum sepenuhnya inklusif karena masih menutup akses pada kelompok minoritas seperti masyarakat adat ini. Saluran-saluran demokrasi itu seharusnya juga dibuka untuk mereka, dengan segala perangkat khususnya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa kelompok subaltern ini bisa berbicara atas namanya sendiri, seperti yang pernah dinyatakan oleh Spivak dalam artikelnya Can Subaltern Speak?. Kita berharap tidak akan lagi menemukan pembunuhan sebagai the way the subaltern speak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: