Plong itu Belum Sepenuhnya Tinggal

Selasa, 11 April 2006

Catatan mengikuti pertemuan islah warga di Pati

Aku dan Khoiron menyempal dari rombongan besar yang berangkat dari Bombong. Karena shock breaker motorku sudah sowak, kuputuskan untuk tak menyetel gas kencang-kencang. Aku enggan beradu dan tergoncang keras-keras dengan jalanan batu dikampung itu. Karena sudah tertinggal jauh, aku pikir lebih baik mengambil jalan pintas. Parahnya, aku gak ingat benar lekak-lekuk jalan menuju lokasi. Kami harus menawarkan tanya beberapa kali ke warga. Mereka kasih tahu kalo rumah sohibul bait mudah ditemukan karena di sana sudah berkumpul banyak orang. Aku mulai berpikir yang bukan-bukan.

sohibul bait. Tetangga kanan-kiri juga bergerombol di depan rumah salah seorang di antara mereka. Kami langsung masuk ke dalam rumah yang sudah disesaki lebih dari 30 orang bermuka tegang. Aku ambil tempat duduk di samping sohibul bait (dia langsung menyebut namaku yang biasanya sukar diingat oleh orang yang baru kukenal). Jam sudah menunjukkan pukul tiga lewat, molor sejam lebih dari jadwal semula. Forum islah itu tak kunjung dimulai karena kami masih menunggu satu orang lagi: Kyai Huda yang energik itu. Pak Kyai Nuh sempat meminta agar pertemuan segera dimulai, tetapi Mas Gun tetap meminta menunggu kehadiran Kyai Huda itu. Permintaan itu didukung oleh Mbah Sapto (dari namanyapun sudah kelihatan abangan!), yang belakangan banyak mendongkrak posisi kami dalam forum itu. Aku merasa semua orang harap-harap cemas menunggu kedatangannya. Syukurlah, selang sepuluh menit kemudian, dia menyeruak muncul ke tengah hadirin.

Pukul tiga lewat sepuluh pertemuan dibuka oleh Pak Kadus yang kemudian menyerahkannya ke Pak Lurah. Nyata sekali terlihat kalo Pak Lurah sebenarnya nggak siap memediasi pertemuan itu, karena dia tiba-tiba menawarkan pimpinan forum kepada Pak Pejabat Polisi (padahal beberapa saat yang lalu dia sudah diwanti-wanti oleh kolega lurahnya untuk ambil tindakan tegas secara politis dengan memimpin forum). Alih-alih memulai forum dengan mengurai akar persoalan konfliknya, dia justru langsung menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak. Disini, kesiapan dan kemampuan mediasi Polisi tampak lebih jelas terlihat (suatu peran yang coba kami pinggirkan dari jangkauan polisi karena khawatir dia tidak imparsial). Segera sesudah tawaran Pak Lurah itu, Pak pejabat polisi itu meminta Pak Lurah agar memberi kesempatan dulu pada Pak Kyai Nuh dan Pak Surojoyo untuk mengungkapkan persoalan dari perspektifnya masing-masing.

Tak lebih dari lima menit Pak Kyai Nuh memanfaatkan kesempatannya untuk menawarkan perdamaian. Selepas “pledoi” Pak Kyai Nuh itu, Pak Surojoyo diberi kesempatan untuk menanggapi. Meski wajahnya terlihat memerah dan tegang, dengan lancar Pak Surojoyo tak sekedar secara pasif menerima tawaran damai itu tapi juga “bermain menyerang” dengan mengajukan tuntutan pencabutan surat pernyataan yang pernah ditandatanganinya di bawah paksaan 26 warga desa itu. Tak disangka-sangka, tuntutan itu kontan disepakati oleh forum. Hanya dalam tempo kurang dari 20 menit, kesepakatan damai itu secara formal tercapai. Forum kemudian bersepakat menuangkan perdamaian itu dalam bentuk tertulis. Plong!

Tapi, perasaan lega itu tak bersemayam lama. Segera sesudah rancangan kesepakatan damai tertulis dibacakan oleh Pak Lukito (yang sempat kukoreksi karena tidak mencantumkan pencabutan surat pernyataan yang ditandatangani Pak Surjoyo), Pak Carik ganti mengusulkan rancangannya sendiri yang justru menghadirkan kembali ketegangan. Awalnya, usulan rancangan Pak Carik itu terdengar ideal karena masing-masing pihak dikenai tanggung jawab mencabut surat pernyataan dan laporan ke Polisi. Tetapi, di bagian akhir rancangan itu secara eksplisit disebutkan bahwa Pak Surojoyo menyatakan minta maaf kepada Pak Kyai Nuh, suatu klausul yang jelas memojokkan Pak Surojoyo. Sontak dia memprotes klausul tersebut. (Aku sempat meminta Pak Surojoyo untuk mendengarkan dahulu bagian akhirnya yang kupikir akan memasukkan klausul yang menyebutkan pihak Pak Kyai Nuh pun meminta maaf kepada Pak Surojoyo. Tapi ternyata klausul itu memang berat sebelah. Aku keliru. Aku merasa berdosa karena meminta Pak Surojoyo untuk “melalaikan sejenak” hak-hak hidupnya). Beberapa orang sempat ikut meramaikan ketegangan ini dengan komentar-komentar yang secara tidak langsung menyalahkan Pak Surojoyo lagi. Ada satu orang di antara mereka yang tampaknya sudah memendam jengkel dan amarah pada Pak Surojoyo dan memuntahkannya dengan menyatakan bahwa Surojoyo sendirilah yang seharusnya mencabut surat bermeterai yang ditandatanganinya itu. Sontak Mbah Sapto menggertaknya dengan artikulasi yang tegas bahwa surat itu muncul karena paksaan massa, sehingga massa pulalah yang harus mencabutnya. Syukurlah, forum kemudian menerima usul Mas Adab (anggota rombongan kami yang baru kukenal) untuk menghapuskan permohonan maaf dalam kesepakatan tertulis itu karena dianggap bukan bahasa hukum. Plong!

Kali ini, lega itu singgah terasa lebih lama.

Dalam situasi yang agak mencair itu, Mbah Sapto membuka soal sertifikat tanah yang sempat dikeluhkan oleh Pak Surojoyo kepadaku sebelum berangkat ke pertemuan ini. Entah punya kelebihan apa, Mbah Sapto terlihat sangat kuat dan berkharisma di depan forum. Diangkatnya persoalan tanah oleh Mbah Sapto itu tak mengundang reaksi perlawanan dari forum! Hadirin yang mambu pesantren itu seolah terbius oleh orasi, bahasa tubuh dan tatapan mata Mbah Sapto yang abangan. Situasi ini jelas memberi angin pada Pak Surojoyo. Dengan sedikit memutar, Mbah Panca (mertua Pak Kyai Nuh yang masih dicantumkan sebagai pemilik dalam sertifikat tanah yang dibeli istri Pak Surojoyo) akhirnya menyanggupi pengurusan balik nama tanah Senin depan. Inilah “kemenangan” kedua bagi Pak Surojoyo sore itu. Plong!

Tapi, lagi-lagi, perasaan lega itu menguap. Gundah mulai menghunjam ketika, di sela-sela penulisan kesepakatan tertulis itu (yang ditulis sendiri oleh Kyai Huda, yang membuat aku dan Khoiron sedikit ayem), orang-orang mulai berkomentar bahwa perselisihan ini sesungguhnya persoalan kecil. Mereka beranggapan bahwa semestinya persoalan ini cukup disudahi lewat jalur lurah saja. Mereka bahkan cenderung mengalihkan tudingan kesalahan itu pada Mas Gun, yang secara implisit dianggap membesar-besarkan masalah. Mas Gun sendiri beralasan bahwa tindakannya melapor secara lisan ke Polwil semata-mata karena tidak kunjung ada penyelesaian dari Pak Lurah (yang terlihat mengkeret di depan Pak Kyai Nuh).

Mas Gun betul. Perkara ini memang butuh penyelesaian yang gak lelet. Perkara ini tidak lagi kecil. Perkara ini sudah menembus ke luar batas konflik personal. Perkara ini sudah mengundang 26 orang lainnya dan menyiram bensin ke api sentimen agama. Perkara ini sungguh bukan perkara kecil. Hak hidup orang dipertaruhkan. Dan demi kesepakatan damai formal itu, kadang kita terpaksa menyimpan tentangan atas alur besar yang menganggap perkara itu kecil.

Plong itu belum sepenuhnya tinggal.

Jogja, 26 Maret 2006

PS. Nama-nama orang local yang terlibat konflik ini sengaja disamarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Achmad Uzer

2 Responses to “Plong itu Belum Sepenuhnya Tinggal”

  1. heru Says:

    ini nama penulisnya siapa ya?

  2. BB Says:

    udah jelas tertulis kok. Ngaco lu….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: